Dalam draf Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp 73 miliar untuk membangun jalur sepeda tersebut.
Nilai anggaran sebelumnya yang diajukan adalah Rp 4.498.769.742 kemudian Dishub DKI mengajukan Rp 69.272.618.784 lagi sehingga total menjadi Rp73 miliar.
Dalam draf KUA PPAS ini anggaran jalur sepeda tak disebutkan secara gamblang, anggaran ini ditulis "Pemeliharaan rekayasa lalulintas di koridor busway'
"Pembangunan rekayasa lalu lintas busway Rp 69 miliar. Ini adalah pembangunan jalur sepeda," kata kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di gedung DPRD DKI Jakarta Selasa (29/10/2019)
Adapun jalur sepeda di Jakarta bakal dibangun secara bertahap hingga 2022 mendatang dengan total panjang jalur sepeda mencapai 500 kilometer.
"Anggaran tambahan ini akan digunakan untuk membangun secara bertahap sampai 2022. ada 500 kilometer jalur sepeda untuk menyelesaikan first mile dan last mile," tandas Syafrin.
Sementara itu, Komunitas sepeda Bike to Work menilai pembanguanan jalur - jalur sepeda di Jakarta tak perlu dibuat panjang. Yang terpenting semua jalur sepeda tersebut terintegrasi dan terhubung dengan moda transportasi lain.
Dengan begitu sepeda bisa dijadikan angkutan penghubung atau feeder untuk berpindah ke moda transportasi massal lain.
"Saya bilang bahwa bikin jalur sepeda tidak harus panjang-panjang. Jalur sepeda itu harus dibuat bisa strategis. Artinya strategis harus bisa berintegrasi dengan transportasi umum massal seperti MRT, Trasjakarta, LRL dan lain-lain," kata Penasihat Bike to Work Toto Ame belum lama ini.
Editor : Ges
Tidak ada komentar:
Posting Komentar