Tampilkan postingan dengan label Pemilu 2019. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemilu 2019. Tampilkan semua postingan

Senin, 22 Juli 2019

Ide '55:45' Amien Rais, Abdillah Toha : Gak Sekalian Saja Istana Dibagi Dua, Kanan Jokowi, Kiri Prabowo

Salam sejahtera bagi pembaca Berita Good Day, kali ini saya akan memberikan berita terhangat yang Saya baca di artikel artikel terkait, Salah satu pendiri Partai Amanat Nasional Abdillah Toha menertawai pernyataan Drajad Wibowo tentang pembagian kekuasaan 55:45 yang disampaikan Amien Rais sebagai syarat rekonsiliasi antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi.


Drajat yang diketahui sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN menilai pekerjaan Jokowi dan Ma'ruf Amin akan ringan bila mengabulkan pembagian kekuasaan 55:45. Selain itu, rekonsiliasi yang ditunggu-tunggu pun akan terlaksana dengan baik.

Lima Pernyataan Kontroversial Amien Rais, Mulai Perang Badar Hingga Pembagian 55-54
Syamsuddin Haris: Amien Rais Tidak Pernah Konsisten Dengan Ucapannya, Ujungnya Minta Bagi Kekuasaan
Kader PAN Sebut Petuah Amien Rais Patut Dipertimbangkan
Namun, Abdilah Toha justru menertawai pernyataan Drajat. Dia menyebut Drajat sebagai politisi yang bingung dan kehabisan akal.

"Hahaha. Ini usulan politisi yang bingung dan sudah kehabisan akal. Kenapa gak sekalian saja istana dibagi dua, sebelah kanan Jokowi sebelah kiri Prabowo bersama Amien Rais, Drajad Wibowo dkk?" tulis @AT_AbdillahToha di Twitter, Senin (22/7/2019).

Abdillah Toha
@AT_AbdillahToha
 Hahaha. Ini usulan politisi yang bingung dan sudah kehabisan akal. Kenapa gak sekalian saja istana dibagi dua, sebelah kanan Jokowi  sebelah kiri Prabowo bersama Amien Rais, Drajad Wibowo dkk?https://nasional.tempo.co/read/1227047/kata-drajad-wibowo-soal-pembagian-kekuasaan-5545-usul-amien-rais …

Kata Drajad Wibowo Soal Pembagian Kekuasaan 55:45 Usul Amien Rais
Amien Rais sebagai penasihat PA 212 ingin mengakomodasi aspirasi dari organisasi pendukung Prabowo - Sandiaga.

nasional.tempo.co
465
9:19 AM - Jul 22, 2019
Twitter Ads info and privacy
226 people are talking about this
Pernyataan Abdilah mengundang reaksi warganet lewat kolom komentar. Beberapa pihak justru menilai bahwa usulan Amien Rais soal pembagian kekuasaan 55:45 ialah guyonan politik karena mustahil diwujudkan.

"Cerdasnya pak Amien memang kelewatan, sekalian wilayah Indonesia dibagi 55 - 45," tutur @hawe75.

"Bukan solusi, tapi ilusi," timpal @peterbmg.

"Lebih baik presiden dibagi 2 shift:

1. Shift pagi, jam 08:00-20:00 presidennya @jokowi
2. Shift malam, jam 20:00-08.00 presidennya @prabowo," tulis @Sentjoko.

"Ketoprak humor," balas @abrahamnurcahyo.

Sumber : Akurat.co
Editor : Ges

Rabu, 27 Maret 2019

Ma’ruf Amin Ingatkan Masyarakat Tidak Golput

Salam sejahtera bagi pembaca Berita Good Day, kali ini saya akan memberikan berita terhangat yang Saya baca di artikel artikel terkait, Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengingatkan seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Menurut Ma'ruf ada pihak-pihak yang sengaja ingin mempropagandakan golput demi tujuan kelompoknya.


Ma'ruf Amin pun menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengharamkan golput sejak 2009 silam melalui Ijtima' Ulama di Padang Panjang, Sumatra Barat. Fatwa tersebut juga sudah disosialisasikan pada Pilpres 2014 lalu.

Menurut Ma'ruf Amin, fatwa tersebut dimunculkan lagi oleh pengurus MUI lantaran ada pihak-pihak yang menginginkan agar masyarakat banyak yang golput di Pilpres 2019 ini.

"Saya kira itu sudah dari dulu. Saya sudah buatkan itu 2009 di Padang Panjang, supaya jangan membuang suara. Karena fatwa itu dimunculkan lagi karena ada isu kelompok tertentu mencoba mempengaruhi untuk itu (golput)," kata Ma'ruf Amin, Selasa (26/3/2019).

Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menilai fatwa haram tidak mencoblos atau golput cukup bisa diterima. Dalam konteks pemilu, fatwa haram ini dinilai perlu dikeluarkan karena kekhawatiran gerakan golput semakin meluas.

"Terus terang ini bukan setuju atau tidak setuju, saya bisa menerima pandangan seperti ini," kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani di Kompleks DPR RI, Jakarta.

Dalam konteks pemilu, menurut Arsul, haramnya golput adalah apabila golput dijadikan seruan gerakan dan akan meluas. Bila gerakan Golput meluas, kata Arsul, maka akan mengakibatkan siapapun yang terpilih menjadi seolah kurang diharapkan

"Pemimpin pemerintahan menjadi dalam tanda kutip kurang legitimate angka golputnya, jadi tinggi itu juga biasanya kurang berwibawa, itu juga kemudian (golput) dianggap sebagai sebuah keharaman," sambungnya.

Sumber : Akurat.co
Editor : Ges